2 hours ago
1
DJI, produsen pesawat nirawak (drone), mengajukan gugatan hukum di Washington DC terhadap Departemen Pertahanan AS. Mereka meminta hakim negara bagian untuk menghapus namanya dari daftar "Perusahaan Militer China.”
DJI membantah dan merasa tak memiliki hubungan dengan China. Perusahaan merasa dirugikan atas hal tersebut. Nama DJI masuk sebagai perusahaan atau entitas terafiliasi militer China pada tahun 2022. Atas hal tersebut, DJI mengaku kehilangan kesepakatan bisnis, serta dicap sebagai ancaman keamanan nasional.
Daftar tersebut juga membuat karyawan DJI mengalami stigmatisasi dan berulang kali dilecehkan, dihina di tempat umum.
Dilasir The Verge, Departemen Pertahanan AS tidak memberikan penjelasan apa pun kepada DJI tersebut atas penunjukannya sebagai “Perusahaan Militer China.”
Tim hukum DJI meminta Hakim Distrik AS di Washington untuk memerintahkan penghapusan DJI dari daftar.
Sulit jalin kontrak bisnis
Masuknya nama DJI membuat mereka dilarang membuat kontrak dengan berbagai lembaga Pemerintah Federal AS menurut laporan Reuters.
Angkatan Darat AS pernah meminta unit-unitnya untuk berhenti menggunakan pesawat nirawak DJI paling cepat pada tahun 2017. Dua tahun kemudian, pada tahun 2019, Departemen Dalam Negeri AS menghentikan armada pesawat nirawak DJI karena risiko mata-mata.
Pada tahun 2021, Departemen Keuangan AS menambahkan DJI ke dalam daftar terafiliasi industri Militer China. DJI dianggap telah menyediakan drone untuk Pemerintah China agar dapat melakukan pengawasan terhadap warga Uighur, dan menyatakan bahwa DJI terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia serius sebagai akibatnya.
Dalam pembelaannya, DJI telah berulang kali mengeklaim bahwa pihaknya tidak dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok, bahwa pihaknya "tidak ada hubungannya dengan perlakuan terhadap warga Uighur di Xinjiang.”
DJI hanya menjual drone yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang berada di luar kendalinya, menurut laporan. The Verge.
Meskipun DJI mengakui dalam pengaduannya bahwa ada dua dana investasi milik China melakukan investasi minoritas di perusahaan tersebut, DJI mengklaim bahwa Shanghai Free Trade Zone Equity Fund memiliki "kurang dari 1% saham DJI dan kurang dari 0,1% hak suara DJI.”
