2 hours ago
1
Ciamis - Komunitas Pengusaha Tangan Di Atas (TDA) daerah Ciamis bersama Fasilitator Nasional BPOM RI menggelar kegiatan pendampingan pembuatan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi pelaku usaha UMKM di Kabupaten Ciamis, Rabu (09/10/2024). Acara itu bertempat di Rumah UMKM dan Legalitas Perizinan.
Cepi Supriatna selaku Sekretaris TDA Ciamis mengatakan, kolaborasi ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha UMKM dalam mempersiapkan dan menyusun dokumen CPPOB. Hal ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin edar MD dari BPOM.
"Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB," bebernya.
Dia menambahkan dengan adanya pendampingan ini para pelaku usaha dapat memahami cara yang benar dalam membuat dokumen CPPOB, menyusun SOP (Standard Operating Procedure) untuk perusahaan. Selain itu, juga memastikan bahwa produk telah memenuhi regulasi atau SNI (Standar Nasional Indonesia) yang berlaku.
"Hal ini merupakan langkah penting bagi UMKM untuk mendapatkan legalitas dan izin edar BPOM, yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar," terangnya.
Sementara itu, Fajar Predian Anwar, yang akrab disapa Kang Faiz, Fasilitator Nasional BPOM RI sekaligus narasumber utama dalam kegiatan ini. Fasilitator menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan ini akan memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha UMKM.
"Saya berharap kegiatan pendampingan ini bisa bermanfaat bagi para pelaku UMKM khususnya di Ciamis dan sekitarnya. Bisa memiliki legalitas dan perizinan yang sesuai peruntukannya," ujar Kang Faiz.
Dia juga menegaskan pentingnya keberlanjutan pendampingan bagi UMKM agar tidak hanya mendapatkan pengetahuan pada satu kegiatan, tetapi juga mendapatkan dukungan secara berkelanjutan.
"Yang UMKM harapkan itu adalah keberlanjutan pendampingan, tidak hanya kegiatan selesai, lalu pendampingan pun selesai sampai di situ juga," tambahnya.
Dengan adanya kegiatan ini nantinya dapat membantu UMKM yang mungkin tidak pernah mendapat kesempatan mengikuti program-program serupa yang diadakan oleh dinas terkait. Sehingga pelaku usaha UMKM akan lebih mudah dalam menyiapkan dokumen CPPOB serta menerapkan SOP yang tepat dalam proses produksi mereka, sesuai dengan standar BPOM.
