PRESIDEN Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan kabinet Merah Putih yang terdiri 48 menteri dan 56 wakil menteri. Para menteri tersebut memiliki latar belakang beragam, mulai dari profesional, TNI, Polri, kader partai, hingga pegawai negeri sipil (PNS).
Ada tiga menteri era Prabowo yang memiliki latar belakang PNS. Berikut daftarnya:
1. Rini Widyantini
Rini Widyantini didapuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro). Rini merupakan sosok pegawai negeri sipil (PNS) yang ditarik untuk dilantik menjadi Menpan-Rebiro
Lahir di Bandung pada 29 Mei 1965, Rini merupakan lulusan sarjana hukum di Universitas Padjadjaran dan mendapatkan gelar "Master of Public Management" di The Flinders University of South Australia.
Rini memulai karier di Kementerian PANRB sebagai analis kebijakan pada Asisten Deputi Urusan Pelaksanaan Kebijakan pada 2 Juli 1997. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Kepala Subbidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen pada 2000; Kepala Bidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen pada 2001; dan Kepala Bidang Desain Kelembagaan Non Departemen pada 2002.
Pada 2008, ia menjabat sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian di Kemenpan-Rebiro kemudian pada tahun 2009 sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I dan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kelembagaan pada 2010.
Kariernya terus menanjak hingga pada 2011 menjabat Asisten Menpan-Rebiro Bidang Hukum, Deputi Bidang Kelembagaan pada 2012 dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana pada 2013.
Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Kemenpan-Rebiro sejak 2022 di bawah kepemimpinan Menpan-Rebiro Abdullah Azwar Anas.
2. Budi Santoso
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Budi Santoso menjabat pos Menteri Perdagangan. Pria kelahiran Jakarta, 9 Februari 1968 ini memiliki latar belakang pendidikan S1 Komunikasi Massa di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, S2 Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia, dan S3 atau Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Sahid.
Budi mengawali pengabdiannya sebagai PNS di Biro Hubungan Masyarakat Departemen Perdagangan (sekarang Kemendag) pada Maret 1994. Karirnya terus menanjak dan menduduki jabatan strategis, seperti Sekretaris Jenderal Kemendag, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (sekarang Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia).
3. Hanif Faisol
Hanif Faisol Nurofiq dipilih oleh Presiden Prabowo menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH). Pria kelahiran Bojonegoro, 21 Maret 1971 itu menyelesaikan S1 dan S2 nya di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Kalimantan Selatan. Ia berhasil menyandang gelar Doktor di Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur.
Karier Hanif Faisol dimulai pada tahun 1993 sebagai Staf Data di Kalimantan Selatan. Dua tahun kemudian, ia diangkat sebagai Kepala Resort Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.
Prestasinya dalam mengelola hutan dan memberdayakan masyarakat membuatnya terus dipromosikan hingga akhirnya pada tahun 1997 menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang di Kalimantan Selatan.
Hanif kemudian dipromosikan menjadi kepala BKPH di BatuLicin pada tahun 1999, salah satu pusat peredaran kayu terbesar di Kalimantan Selatan Waktu itu.
Setelah itu, Hanif menjadi Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada tahun 2000. Kemudian, Hanif pindah Kabupaten Kota Baru ke Tanah Bumbu sebagai Kepala Seksi Pemasaran hasil hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2007.
Karirnya terus melesat dan pada 2016, Hanif diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada 2023, Hanif diangkat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), posisi yang ia jabat hingga sekarang.. (P-5)