6 hours ago
3
Pemerintahan Prabowo Subianto diminta menyelesaikan sejumlah PR tenaga kerja, utamanya di sektor informal. Sebab, saat ini banyak angkatan kerja yang tidak terserap oleh sektor-sektor formal, sehingga pekerja memilih bekerja di sektor informal yang antara lain buruh harian, pekerja borongan pabrik, atau sebagai gig worker, seperti ojek online (ojol) atau taksi online.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah mengatakan, pertumbuhan angkatan kerja baru setiap tahunnya berkisar antara 3-4 juta. Sementara ketersediaan lapangan kerja formal hanya mampu menyerap sekitar 1 juta tenaga kerja.
“Saat ini ekonomi RI hanya mampu menyerap sekitar 200 ribu tenaga sektor formal setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan PDB di kisaran 5 persen maka sektor formal hanya mampu menyerap sekitar 1-1,2 juta tenaga kerja per tahun,” kata Piter dalam keterangannya, Senin (21/10).
Dia menjelaskan, dampak ketidakseimbangan antara pertumbuhan lapangan kerja formal dengan pertumbuhan angkatan kerja inilah yang membuat banyak angkatan kerja yang memilih pekerjaan informal seperti ojol sebagai penopang biaya hidup. “Menumpuknya para pekerja informal itu, karena kegagalan pemerintah dalam menyediakan pekerjaan formal,” ujar Piter.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Segara Research Institute bertajuk “Potret Beban Kerja Dan Penghasilan Pekerja Informal di Indonesia” menunjukkan bahwa pekerjaan informal sebagai pengemudi taksi online dan pengemudi ojol menyerap lulusan S1 tertinggi dibandingkan pekerjaan informal lainnya. Hasil survei itu menunjukkan sebesar 26,53 persen dari responden pengemudi taksi online, dan 17,42 persen dari responden pengemudi ojol adalah lulusan sarjana.
Menurut hasil survei tersebut, banyaknya angkatan kerja yang memilih bekerja sebagai pengemudi taksi online dan ojol dikarenakan keduanya memiliki banyak kelebihan dibandingkan sektor informal lainnya.
Pertama yaitu dari sisi penghasilan yang lebih besar, di mana rata-rata penghasilan per bulan mereka masing-masing Rp 7,23 juta per bulan dan Rp 5,36 juta pe rbulan. Sementara pekerjaan informal lainnya, misalkan pengemudi konvensional hanya mendapatkan penghasilan rata-rata Rp 4,79 juta per bulan.
Selanjutnya dari sisi jaminan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Rata-rata pengemudi taksi online dan ojol mendapatkan bantuan kedua fasilitasi tersebut. Sementara pekerja informal lainnya menyatakan hanya sedikit dari mereka yang mendapatkan fasilitas tersebut.
Piter berharap pemerintah memberikan dukungan kebijakan yang tepat terhadap potret pekerja informal sehingga regulasi yang ada mampu melindungi pekerja informal termasuk di sektor ride hailing. Dan ketika hendak menerbitkan regulasi terhadap gig worker, pemerintah perlu memahami kondisi, tingkat kesejahteraan, dan fasilitas yang dibutuhkan para pekerja informal itu. Dan jangan sampai kebijakan tersebut mereduksi prinsip gig worker, karena akan merusak ekosistemnya.
“Jadi tugas pemerintah itu bukan memformalkan pekerjaan informal ke formal, tapi lebih kepada fokus pada penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Karena informal seperti ojol ini sebenarnya hanya pekerjaan sementara ketika mereka tidak tertampung baik ketika mereka lulus, tidak mendapatkan pekerjaan, atau ketika terkena PHK. Karena tentu tidak ada yang bercita-cita bekerja sebagai ojol,” pungkas Piter.
