1 hour ago
1
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah disibukkan dengan tugas mencari gedung atau kantor baru untuk menampung sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) baru. Total ada 48 menteri dan 61 wakil menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.
Sri Mulyani mengatakan, pihaknya langsung mengadakan rapat koordinasi lintas kementerian pada Rabu (22/10). Salah satu yang dibahas adalah penataan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian dan Lembaga (K/L) yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor.
Sri Mulyani menjelaskan, penggunaan kantor BMN harus dilaksanakan sesuai prinsip kepatutan dan efisiensi. Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi K/L, pihaknya akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan.
"Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan terutama atas BMN yang idle," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Kamis (24/10).
Selain mengenai penggunaan BMN untuk kantor K/L baru, Sri Mulyani juga membahas soal Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024-2025. Menurutnya, kedua hal itu penting karena adanya perubahan dan munculnya K/L baru dalam kabinet Merah Putih.
Restrukturisasi ini perlu dilakukan cepat agar berbagai program presiden dan wakil presiden dapat segera dijalankan. Selain itu, restrukturisasi anggaran K/L perlu agar memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
"Dengan perubahan ini, tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri karena setiap presiden dan wakil presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting," ungkapnya.
Sri Mulyani mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan. Pejabat baru/Pelaksana Tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L.
"Rapat koordinasi hari ini menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi dan juga berbagai ide-ide baru yang akan dilaksanakan itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas dan tentu saja tetap akuntabel, dengan resources anggaran, BMN dan pembiayaan yang ada," kata Menkeu.
