Kadin versi Anindya Bakrie Umumkan Daftar Lengkap Kepengurusan

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) versi Munaslub Jakarta 14 September mengumumkan daftar lengkap kepengurusan. Susunan ini dibacakan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Erwin Aksa.

“Susunan kepengurusan tambahan dari hasil rapat formatur Munaslub Kadin yang diselesaikan tadi jam 3 pagi,” kata Erwin dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan,Rabu (23/10).

Hasil rapat formatur itu menempatkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin. Sementara Arsjad Rasjid ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Untuk posisi Dewan Kehormatan dipimpin Rosan Roeslani. Dia didampingi beberapa anggota seperti Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, Adi Putra Tahir.

Selain itu, terdapat sejumlah nama populer lain seperti Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Dewan Penasehat, dan Chairul Tanjung sebagai Ketua Dewan Usaha.

Anindya Bakrie menyampaikan sudah mendapat 70 persen dukungan dari masa kepengurusan Kadin yang dipimpin Arsjad Rasjid. Dia menyebut, pihaknya akan menemui Presiden Prabowo dalam waktu dekat. Sebab, sudah ada beberapa agenda pertemuan antar pengusaha dunia seperti APEC di Peru dan Brazil pada tahun 2020.

Untuk itu, dia akan menjalankan fungsi Kadin Indonesia sebagai alat untuk membuka pasar dan menarik investasi asing masuk. Anin mencatat pada 1 Desember 2024 Kadin Indonesia akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

”Nah, Rapimnas ini kami berharap seluruh komponen Kadin, baik dari provinsi maupun anggota luar biasa bisa hadir. Teman-teman pengusaha yang nanti cukup waktu untuk kita gabungkan di dewan usaha, dewan penasehat, dewan pertimbangan dapat juga hadir,” kata dia di Menara Kadin, Rabu (23/10).

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Supratman Andi Agtas menyebut pengesahan kepengurusan organisasi pengusaha itu berada di tangan presiden.

"Karena pengesahan sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 1987 kalau enggak salah ya tentang Kadin, pengesahan perubahan anggaran dasar itu ada di tangan presiden dalam bentuk Keputusan Presiden. Nah kita tunggu perkembangan berikutnya," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (18/9).

Sementara itu, Kuasa Hukum Kadin Indonesia Denny Kailimang menegaskan Kadin Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan tertulis di atas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie pada 27 September 2024. Kesepakatan yang disaksikan langsung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Sesuai kesepakatan tersebut, solusi atas dinamika kepengurusan Kadin Indonesia adalah melalui penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) sesuai AD/ART Kadin Indonesia. Adapun pelaksanaan Munas Kadin Indonesia akan mengikuti arahan dari pemerintah,” jelas Denny.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono menambahkan Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengirimkan surat ke Presiden Prabowo Subianto, Selasa, 22 Oktober 2024.

“Kami melaporkan langkah-langkah persiapan Musyawarah Nasional serta memohon arahan dari pemerintah terkait pelaksanaan ...