Sebelum lengser Jokowi rajin menaikkan tunjangan kinerja (tukin) kepada PNS di sejumlah kementerian. Paling baru, Jokowi menaikkan tukin pegawai DPR tiga hari menjelang pelantikan presiden baru.
Beberapa Kementerian yang dinaikan tukinnya yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN.
Kementerian Perhubungan dikabarkan akan ada kenaikan tukin sebesar 100 persen. Rencana ini dikonfirmasi oleh Menhub Budi Karya pada Kamis (10/10). Kenaikan tukin tersebut juga telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Abdullah Azwar kala itu.
Jokowi juga menaikkan tukin PNS Kementerian ESDM. Namun, tidak disebutkan berapa besar kenaikan tukin tersebut.
Kabar ini dia sampaikan karena Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral sangat besar ke kas negara setiap tahunnya.
Jokowi bilang Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sangat antusias agar kesejahteraan PNS di kementeriannya naik dan meminta Jokowi untuk segera menandatangani kenaikan tukin ini. Hal ini disampaikan Jokowi dalam Penghargaan Subroto 2024 di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (10/10).
"Pak menteri ini bolak-balik mendorong saya, menyanyangkan ke saya enggak sekali-dua kali. Saya akan tanda tangan kalau barangnya itu sampai di meja saya, sampai malam ini belum. Jadi begitu sampai di meja saya akan saya tanda tangani yang namanya tunjangan tadi," kata Jokowi.
Sementara itu, Airlangga Hartarto pernah mengatakan, tunjangan kinerja Kemenko Perekonomian naik 100 persen. Dia menyebut, kenaikan tukin tersebut sudah disetujui oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.
"100 persen (kenaikan tukin). Sudah, sudah (disetujui Menteri PAN-RB Azwar Anas)," kata Airlangga di kantornya, Kamis (3/10).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga pernah membuat gebrakan besar dalam reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai hingga 300 persen. Kebijakan ini diambil untuk mendorong profesionalisme dan mengurangi potensi korupsi di lingkungan Kemenkeu.
Sri Mulyani mengatakan, keputusan untuk menaikkan Tukin hingga 300 persen dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai Kemenkeu. Dia meyakini pegawai Kemenkeu tidak akan bisa bekerja dengan optimal ketika masih memikirkan perutnya yang kosong.
"Kalau mereka kerja perutnya belum tenang, memikirkan anaknya sekolah tidak cukup segala macam, ya you cannot expect mereka benar. Tidak berarti mereka tidak korupsi juga, makanya kita mengatakan itu adalah necessary condition, tapi tidak sufficient," ungkapnya
Lebih lanjut, Menteri BUMN Erick Thohir juga pernah mengatakan bahwa pemerintah sudah sepakat untuk menaikkan tunjangan kinerja pegawai ASN di Kementerian BUMN. Dikabarkan kenaikan tukin mencapai 100 persen.