4 hours ago
4
Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia.(Istimewa)
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, baru-baru ini meraih penghargaan sebagai Tokoh Transformasi Politik dan Demokrasi.
Doli menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diterimanya, yang dinilai sebagai dorongan untuk mengakselerasi demokrasi demi kepentingan rakyat Indonesia.
Bagi Doli, penghargaan ini merupakan kejutan sekaligus momen kebanggaan.
Ia menyadari bahwa hal ini membawa tanggung jawab tambahan, karena sebagai anggota DPR RI, ia harus terus mempertahankan kinerja dan performa dalam melakukan transformasi politik dan demokrasi.
"Campur haru, senang, terima kasih. Penghargaan ini memicu motivasi saya untuk bekerja lebih baik lagi untuk rakyat Indonesia," ungkap Doli di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Kamis (17/10) malam.
Selama masa jabatannya, ia dikenal sebagai salah satu tokoh kunci di Komisi II DPR RI, yang mencetak rekor dengan menghasilkan 160 Undang-Undang (UU).
Prestasi ini bukan hanya dianggap sebagai pencapaian individu, tetapi juga mencerminkan kerja sama dan dedikasi seluruh anggota komisi.
Doli menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak dihasilkan dari target yang jelas, melainkan dari kerja keras dan komitmen anggota Komisi II untuk kepentingan rakyat.
Meskipun target legislasi awalnya lebih tinggi, yaitu 270 UU, tantangan lain seperti pengawasan dan budgeting membuat pencapaian 160 UU menjadi signifikan.
“Kami fokus bekerja," imbuhnya.
Sementara itu, menyongsong pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Doli berharap dapat melanjutkan pencapaian yang telah diraih selama dua periode kepemimpinan Joko Widodo.
Ia percaya bahwa transformasi politik dan penguatan demokrasi harus terus dilakukan untuk mencapai tujuan nasional yang adil dan makmur.
Doli juga menyoroti pentingnya modernisasi birokrasi sebagai faktor penentu dalam pelayanan publik.
Ia berpendapat bahwa untuk mencapai transformasi yang diinginkan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap catatan selama 26 tahun era reformasi.
Ia menekankan bahwa demokrasi harus dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan sebagai tujuan itu sendiri.
"Transformasi politik itu tak boleh berhenti karena belum sampai, tujuan akhir tercapainya tujuan nasional tadi. Selama belum sampai di sana maka transformasi di bidang apa saja, termasuk transportasi politik harus dilakukan," ungkap Doli.
"Termasuk penguatan demokrasi, seharusnya kita sudah mulai memaknai demokrasi secara substansial. Bahwa demokrasi bukan tujuan tapi sebagai alat untuk mencapai tujuan," bebernya.
"Jadi bagaimana ke depan menempatkan Pemilu bukan hanya sekadar Pemilu tapi bisa memproduksi terjadinya percepatan masyarakat yang tertib hukum misalnya, Pemilu bisa berdampak pada pengentasan kemiskinan, Pemilu yang dapat berdampak pada institusi masyarakat dan seterusnya, itu yang bisa dikatakan kita cepat pada tujuan nasional," jelas Doli.
Dalam jangka pendek, Doli mengusulkan penyempurnaan delapan paket Undang-Undang yang berkaitan dengan politik, termasuk UU Pemilu, partai politik, dan kelembagaan negara.
Ia menganggap bahwa pemilu merupakan hulu dari semua produk politik dan institusi pemerintahan, sehingga penyempurnaan sistem pemilu harus menjadi prioritas.
"Saya kira harus dimulai dari penyempurnaan sistem UU Pemilu, kedua tentang partai politik dan keberadaan kelembagaan negara, DPR, DPRD diperkuat, UU pemerintahan daerah, desa, UU hubungan keuangan pusat daerah," ungkap Doli. (J-3
